Senin, 08 Juni 2009

Saatnya Tinjau Ulang UU Pers-UU ITE

Oleh: Yayan Sakti Suryandaru

Kasus Prita Mulyasari mengagetkan kita semua. Beragam dukungan dari berbagai pihak mengalir kepada ibu dua anak itu. Bahkan, kasus tersebut menjadi ajang para kandidat pilpres menunjukkan simpatinya. Tidak main-main, para bloger, pemerhati media, dan aktivis HAM berdiri di belakang Prita, menyesalkan tindakan RS Omni Internasional membawa kasus itu ke meja hijau.

Dalam kasus hampir senada, gara-gara keluhan terhadap pengembang ITC Mangga Dua di surat pembaca yang dimuat dua harian ibu kota, Khoe Seng Seng dan Wenny diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Dua kasus itu sama muaranya, berupa tuduhan ''pencemaran nama baik''. Jika kasus itu berlanjut, orang akan semakin takut menyuarakan keluhannya di media cetak atau media online.

Ranah Private v Publik

Berkaca pada kasus Prita, terdapat beberapa poin yang perlu dikritisi. Pertama, penggunaan pasal 27 ayat 3 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh jaksa akan memberatkan Prita. Hal itu disebabkan dalam pasal dan penjelasannya tidak disebutkan batasan pencemaran nama baik. Sedangkan apa yang dimaksud, apa batasannya, atau bagaimana wujud dari materi yang dianggap ''pencemaran nama baik'' itu sama sekali tidak dibahas.

Senada kalau kita mengacu kepada pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik juga tidak jelas rambu-rambunya. Saya dalam konteks ini hanya membahas ''semangat'' dibuatnya kedua pasal tersebut. Pasal-pasal hatzai artikelen itu merupakan warisan zaman kolonial. Dibuat oleh penguasa Hindia Belanda untuk memberangus suara kritis para aktivis kemerdekaan.

Memang, ada proses peradilan yang akan meminta para aktivis membuktikan kebenaran tulisan tersebut (proof of trurth). Jika tidak terbukti kebenaran atas fakta yang diungkap dalam karya tulis itu, hakim akan melihat terpenuhinya ketentuan ''persebaran''. Artinya, tulisan yang telah dicetak itu apakah telah disebarluaskan kepada khalayak ramai atau tidak. Jika hanya untuk konsumsi pribadi, tidak akan menjadi persoalan hukum.

Poin kedua, dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana niat awal pembuat karya tulis itu. Apakah sejak mula penulis sudah berniat menyebarluaskan kepada publik. Di dalam UU ITE, hal itu tidak dibahas sama sekali. Tidak secuil pun pasal yang mengatur ''niat awal'' pembuat karya tersebut untuk sengaja ditransmisikan atau untuk konsumsi privat. Terlebih lagi, jika dalam kasus tertentu bukan pembuat yang mentransmisikan, pihak lain yang melakukan itu.

Jadi, dalam kasus Prita itu tidaklah elok jika UU ITE maupun KUHP digunakan untuk menjeratnya. Hal itu disebabkan kedua UU itu penuh dengan pasal-pasal karet yang multitafsir, dan mudah didistorsi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu, KUHP yang jadul (zaman dulu) itu sudah mendesak untuk direvisi terutama berkaitan dengan pasal-pasal yang memberangus kemerdekaan warga negara menyampaikan informasi.

Revisi Regulasi Media

Dalam kasus surat pembaca yang berujung ke meja hijau, juga terdapat pelajaran yang bisa dipetik. Jaksa di PN Jakarta Timur menggunakan KUHP dan tidak menggunakan UU Pers dalam menuntut kasus itu. Alasannya, tulisan di kolom surat pembaca tidak bisa dikategorikan sebagai tulisan jurnalistik murni. Memang, di dalam UU Pers No 40/1999 tidak diatur surat pembaca yang dimuat media massa (tidak hanya cetak, tetapi juga media elektronik dan kantor berita).

Tetapi, kalau kita melihat pasal 6 (ayat 3), salah satu peran pers nasional adalah ''mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar'' asal itu menunjukkan, surat pembaca dibuat oleh media dalam rangka melaksanakan peran pers nasional.

Dengan kata lain, surat pembaca yang termuat itu sudah melalui serangkaian tahap seleksi oleh gate-keepers. Dengan demikian, media pastilah menganggap materi yang ditulis oleh pembaca memenuhi ketentuan ''layak muat'' (fit to publish).

Jadi, tulisan di surat pembaca lebih dominan berupa keluhan, pertanyaan, dan kritik konsumen kepada institusi pelayanan produk/jasa. Jika pihak yang dituju dalam surat pembaca ini ingin mengklarifikasi, tentunya bisa dilakukan lewat surat pembaca pula.

Jika media tidak terjamah dalam kasus surat pembaca ini, ada yang salah dengan UU Pers No 40/1999. UU ini sudah pula mendesak untuk disempurnakan. Hal itu disebabkan kurangnya pasal-pasal yang mengatur hak-hak konsumen media. UU Pers hanya mengatur kewajiban masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan (pasal 17).

Untuk mengatasi hal itu, menurut saya, media selayaknya mengonfirmasi kebenaran isi surat pembaca kepada lembaga/individu yang dituju maupun penulis surat pembaca tersebut. Merepotkan memang. Tetapi, langkah tersebut siapa tahu bisa meminimalkan kasus itu berujung ke lembaga peradilan.

Memang, media sudah menyediakan hak jawab bagi lembaga yang dituju oleh surat pembaca. Tetapi, ketika hak itu sudah diberikan, tetap saja pihak yang merasa materi di dalam surat pembaca itu sudah mencemarkan nama baiknya. Maka, proses peradilan tetap ditempuhnya. Kasus, ini agak berbeda kalau kita mencermati ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen.

Di dalam UU tersebut diatur, jika konsumen tidak menerima pelayanan yang baik atas produk/jasa yang diterima sesuai dengan iklan yang dilihatnya di media, produsen, biro iklan pembuat pariwara, dan media yang menayangkan iklan tersebut dapat dituntut ke pengadilan.

Jadi, kalau UU Pers sudah mengatur sejak awal tentang surat pembaca itu, media massa akan terlepas dari tuduhan ''tidak bertanggung jawab'' atas tulisan yang dimuatnya di media yang dikelolanya. (*)

*).Yayan Sakti Suryandaru, dosen Departemen Komunikasi FISIP Unair Surabaya)

SUMBER: Jawa pos, Senin, 08 Juni 2009

****
Pada intinya saya sih setuju banget sama pendapat di artikel ini. Kalau perlu pasal 310 KUHP dihapus saja dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru. Lihat nih isi Pasal 310 KUHP betapa tidak jelasnya batasan pengertian menyerang kehormatan itu sejauh apa. Begitu juga ketika disebutkan demi kepentingan umum atau untuk membela diri itu deskripsinya seperti apa sih:

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Jadi saya setuju sajalah sama MA kalau pasal ini dihapus saja dari KUHP. Tapi sarannya sih sebelum itu kayaknya perlu susun dulu Undang-Undang pengganti, atau minimal Pasal pengganti-lah.@Alit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar