Kamis, 25 Juni 2009

Pertamina Uji Coba Bahan Bakar Pengganti LPG


"Ada berita keren apaan sih di bawah, jadi penasaran??"

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menguji coba pasar (market trial) dalam menggunakan bahan bakar alternatif Dimethyl Ether (DME), bahan bakar ini diproyeksikan sebagai pengganti bahan bakar LPG.

"Bahan bakar alternatif DME tersebut untuk mengurangi ketergantungan impor gas LPG akibat konversi dari minyak tanah ke LPG yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan domestik," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal, saat market trial Energi Alternatif DME, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Perwira, Jakarta, Rabu (24/6/2009).

DME adalah senyawa kimia berbentuk gas pada ambient temperature (suhu lingkungan) dan dapat dicairkan seperti halnya LPG, sehingga infrastruktur untuk LPG dapat digunakan juga untuk DME. Beberapa negara yang sudah menggunakan DME adalah China, Australia, Jepang, Iran, dan Mesir.

Gb. DME Plant China Bengbu XinAo

Sebagai bahan bakar rumah tangga, DME dapat digunakan sebagai campuran LPG dan DME hingga 100 persen. Saat ini Pertamina melakukan kerja sama dengan PT Artur Mega Energie sebagai partner pengembang DME dan PT Aditec Cakrawiyasa sebagai pembuat kompor standar DME.

Pengujicobaan sendiri dilakukan untuk komposisi 20 persen DME dan 80 persen LPG; 50 persen DME dan 50 persen DME; serta 100 persen DME.

Pada peluncuran market trial Pertamina akan membagikan kompor dan tabung gas DME kepada kelompok usaha dan rumah tangga. Ke depannya, DME akan diusulkan sebagai pengganti solar pada bus kota dan mesin-mesin diesel.

"Uji coba sendiri akan berlangsung sekira tiga bulan baru kemudian akan dilakukan evaluasi," tukasnya. (ade)

Kira-kira begini kali yah proses pengolahan DME

Bangun Plant DME, Pertamina Butuh Dana USD1,9 M

PT Pertamina (Persero) dan PT Arrtu Mega Energie akan melakukan joint venture untuk membangun plant Dimethyl Ether (DME) sebagai bentuk komitmen pengembangan DME sebagai bahan bakar alternatif.

"Nilai investasinya diperkirakan sebesar USD1,9 miliar dengan kapasitas produksi sebesar 1,7 juta ton DME per tahun," ujar Direktur Utama Arrtu Mega Energie Christoforus Richard, seusai peluncuran market trial Energi Alternatif DME, di Kantor Pusat PT Pertamina, Jalan Perwira, Jakarta, Rabu (24/6/2009).

Direncanakan akan ada dua lokasi plant yaitu di Balongan, Indramayu pada Agustus dengan kapasitas 2x400 ribu ton DME yang akan mengubah gas metanol menjadi DME dan sisanya di Riau yang akan beroperasi di 2013 yang akan mengubah batu bara menjadi gas metanol. Adapun Pertamina akan memiliki share sekira 20 persen dalam pembangunan plant tersebut.

Selain pembangunan plant, kerja sama juga akan dilakukan dalam penyediaan kompor yang sesuai dengan spesifikasi DME karena kompor yang digunakan untuk LPG berbeda dengan DME.

Diharapkan dengan pembangunan plant dan pengembangan DME maka akan mengurangi ketergantungan impor LPG dan kualitas udara yang semakin bersih.

"Indonesia memiliki potensi cadangan batu bara muda hingga 200 tahun yang akan diubah jadi DME," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal. (ade)

Sumber: okezone.com, 24 Juni 2009

baguslaaah...

Yah..yah....moga-moga aja berita ini benar-benar bisa jadi solusi yang bagus buat masa mendatang, apalagi katanya kan harganya lebih murah dibanding LPG terus katanya lagi kalo kita pake DME kita cuman cukup nuker tabung gas LPG sama tabungnya DME aja. Eh, tapi ngomong-ngomong bayar tabungnya nambah ga yah???

Selasa, 23 Juni 2009

Adu Kampung Bersih Dari Narkoba

Sebuah konsep baru yang bersifat reenfortsmen positif tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan komunitas, saat ini sedang dikembangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), bekerjasama dengan Jawa Pos Grup, dan Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, dengan menggelar Adu Kampung Bersih dari Narkoba.

Lewat program ini, penanggulangan bahaya narkoba dimulai dari komunitas terkecil yaitu kampung-kampung di kawasan Surabaya dan sekitarnya, namun melibatkan seluruh masyarakat Jawa Timur.

Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) Drs. Gories Mere, masalah narkoba adalah masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan aksi dari masyarakat sendiri, karena masyarakat lebih mengetahui lingkungannya sendiri dari pada siapa pun,“Jika masyarakat telah mengidentifikasi dan paham masalah penyalahgunaan narkoba, ditambah dengan adanya kemauan kolektif dari sebuah komunitas, maka upaya pencegahan dan penanggulangannya akan lebih mudah,” Kata Kalakhar dalam sambutannya pada acara launching Adu Kampung Bersih Dari Narkoba, di Atrium DBL Arena, Surabaya, Sabtu (2/5).

Selanjutnya Kalakhar mengatakan, potensi masyarakat harus ditumbuhkan semangatnya untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan penyembuhan mereka yang terlanjur mengkonsumsi narkoba.”Saya menyambut gembira dan mendukung dilaksanakannya Adu Kampung Bersih dari Narkoba, yang diprakarsai Pusat Pencegahan BNN dan Jawa Pos Grup yang dilaksanakan di Kota Surabaya ini,” katanya.

Sedangkan Kepala Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kapus Cegah Lakhar BNN), Drs. Anang Iskandar, SH.MH, sebagai kepala proyek menjelaskan, bahwa Adu Kampung Bersih dari Narkoba, ditujukan untuk mendorong seluruh kampung di Surabaya dan sekitarnya agar berlomba-lomba menyajikan kreasi dalam menangani permasalahan narkoba di kampungnya masing-masing. “Kreasi tersebut tidak harus berbentuk program fisik yang muluk-muluk. Misalnya ada seorang ibu atau kader penyuluh anti narkoba yang sedang memberi pengarahan kepada anaknya atau komunitasnya agar menjauhi narkoba. Lalu kegiatan itu disimpan dalam bentuk file. Itu sudah cukup, yang penting adalah esensinya, mereka telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Kapus Cegah.

Selain itu, tambah Kapus Cegah, mengharapkan masyarakat tersebut berperan dalam upaya menyadarkan mereka yang sudah terkena narkoba, dan berusaha untuk menyembuhkan atau menghentikan mengkonsumsi narkoba, sesuai dengan cara yang dipahami komunitas di kampung tersebut.

Sumber: berita BNN, 11 Juni 2009: bnn.go.id

****

Ide kereeeen...setuju banget niiih....moga-moga bentar lagi merembet ke kampungku yang ga jauh-jauh drai Surabaya hehehe...@alit

Selasa, 16 Juni 2009

PROSEDUR, CARA DAN SYARAT PENDIRIAN CV SERTA UD

Ngemeng-ngemeng ada yang lagi butuh informasi tentang CV dan UD ya...oke, ini ada sedikit info tentang itu. Karena aku pikir agak ribet kalo dikirim via e-mail, ya udah aku posting aja sekalian disini, biar yang lain bisa ikutan baca juga..hehehe...
Oiya aku sengaja ambil dari berbagai macam sumber untuk melengkapi infonya. Kalau kurang paham juga coba link saja alamat site aslinya yaaa....so, Good luck!! Moga-moga bisa usahanya bisa se sukses gambar disamping itu ya Bro!

Cara mendirikan CV (versi I)

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.Apakah bedanya CV dengan PT?

Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang dipersamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya. Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya.

BAGAIMANA CARA MENDIRIKAN CV?

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT.
Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan nama CV sering sama antara satu dengan yang lainnya.
Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai:

  1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut
  2. tempat kedudukan dari CV
  3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam.
  4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup?
Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidak memerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha, maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu:

  1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)
  4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.

Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:

  1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV
  2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV
  3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana
  • apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti
  • pelunasan PBB th terakhir
  • apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya
  • perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa
(Pph) oleh pemilik tempat.
sebagai catatan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, yang
dapat digunakan sebagai tempat usaha hanyalah Rumah toko, pasar atau perkantoran.
Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang
tidak membayakan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat.

4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah

Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan.

Sebagai penutup, saya sarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya, namun juga dari segi pembagian resiko di antara para persero, agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

Posted on 13 October 2007 by Irma Devita

Sumber: http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv

Cara mendirikan CV (Versi II)

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) ialah Persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu Komanditer ialah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada Persekutuan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan atau-pun penguasaan dalam Persekutuan.


Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sehingga dalam Persekutuan Komanditer terdapat 2 macam sekutu, yaitu :


a. sekutu kerja atau sekutu Komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus Persekutuan; dan

b. sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer adalah tidak mengurus Persekutuan dan hanya memberikan inbreng saja.


Dasar Pengaturan Persekutuan Komanditer



Persoalan Firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD, sementara Pasal 19, 20 dan 21 adalah aturan untuk Persekutuan Komanditer. Pasal 19 (a) KUHD mengatur bahwa “Persekutuan secara melepas uang/Persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung-jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang pelepas uang”. Terdapatnya aturan Persekutuan komanditer diantara/ didalam aturan mengenai firma, karena Persekutuan komanditer juga termasuk kedalam bentuk firma dalam arti khusus, yang kekhususannya terletak dari adanya persekutuan komanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada bentuk firma (yang ada dalam firma hanya bentuk “sekutu kerja” atau “Firman”).


Pendirian, Pendaftaran & Pengumuman CV : Commanditaire Vennootschap



Mengenai hal tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga dalam pendirian CV adalah sama dengan pendirian Firma, bisa didirikan secara lisan (konsesuil diatur dala Pasal 22 KUHD dikatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.


Karena adanya kesamaan dalam pendirian tersebut dengan Firma, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut :


1. Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma (atau CV) atau ihtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD), dan

2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD); kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta.


Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi :


a. nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;

b. penetapan nama CV;

c. keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;

d. nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;

e. saat mulai dan berlakunya CV;

f. clausula-clausula lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;

g. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;

h. Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;

i. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

Demikian, yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
(Robaga Gautama Simanjuntak)

Sumber:
hukumonline.com

**************

Mendirikan usaha dagang (UD)

Dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) memang tidak disyaratkan harus menjadi suatu Badan Hukum. Atau UD/PD bukanlah suatu Badan hukum namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia, bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk UD/PD lahir atau dibentuk atas dasar kehendak (sendiri dari) seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, dimana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Sebagai seorang pengusaha UD/PD tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri. Kalau modalnya kecil, dia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri diri, begitu pula untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.


P.D. sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada. Walau demikian, dalam praktek prosedur ini bisa diselidiki sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia. Umumnya bila orang ingin mendirikan P.D., maka orang tersebut akan

  1. mengajukan permohonan untuk meminta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat;
  2. mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.
Berdasarkan kedua surat izin tersebut seseorang sudah bisa mulai melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki. Kedua surat izin itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi UD/PD yang akan melakukan usahanya, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin dimaksud.

(Robaga Gautama Simanjuntak)

Sumber: hukumonline.com

Senin, 08 Juni 2009

Apa Kata Orang Bule

[ Jawapos, Minggu, 07 Juni 2009 ]

Berasal dari negara Barat yang memiliki budaya berbeda membuat ketiga orang ini harus melakukan banyak adaptasi saat datang dan tinggal di Surabaya. Apa saja hal yang membuat Alex, Laura, dan Pauline terkaget-kaget dengan kondisi kota ini serta bagaimana mengatasinya? Berikut ini sedikit cerita mereka.

---

Saat pertama datang ke Surabaya, perbedaan budaya apa yang mengejutkan?

Pauline: Kalau saya, tidak ada. Sebab, di Sydney saya mengenal dua keluarga asal Surabaya. Mereka sering bercerita tentang Surabaya. Mereka berpesan agar saya tidak keburu membeli makanan di jalan. Tunggu sampai terbiasa, baru saya bisa mencoba. Selama dua pekan di sini, yang saya alami tidak jauh berbeda dengan yang saya pikirkan sebelumnya. Jadi, belum ada masalah yang berarti.

Laura: Nasi. Ha ha ha. Di AS, nasi bukan makanan yang bisa kami temui setiap hari. Jadi, berada di Surabaya dan harus makan nasi tiga kali dalam sehari membuat saya agak seperti apa ya, berlebihan. Tapi, saya harus beradaptasi. Saya butuh waktu enam bulan sampai akhirnya perut saya tidak bereaksi apa-apa saat makan nasi tiga kali.

Alex: Bule di Surabaya sedikit. Akhirnya, ke mana-mana saya selalu jadi pusat perhatian. Soalnya, sebelum ke Surabaya, saya tinggal di Thailand. Orang asing di sana sangat banyak. Mungkin 20 sampai 30 persen dari total penduduk. Jadi, di sana saya tidak perlu merasa seperti alien. Ha ha ha ha.

Apa yang ditemui di Surabaya dan tidak ada di negara asal kalian?

Laura: Kecap. It's amazing. Saus itu tidak pernah saya temui di AS. Tapi, di Indonesia, saus tersebut ada di mana-mana. Rasanya sangat enak. Saya benar-benar suka. Oh ya, sama motor. Di sana semua orang naik mobil. Jadi, kalau terjebak macet, tidak bisa bergerak. Tapi, di Surabaya ada motor di setiap jalan. Saya juga punya satu. Keren. Murah tapi bisa ke mana-mana. Dengan sepuluh ribu, bisa dari Surabaya ke Sidoarjo. Pakai motor juga bisa nyalip kanan kiri kalau macet. Ha ha ha. Saya agak khawatir, kebiasaan bermotor saya yang agak gila terbawa ke AS. Takutnya, waktu naik mobil, saya berusaha nyalip juga. Kena tilang nanti.

Alex: Saya, apa ya? Mungkin itu, makanan selain tofu (tahu halus). Namanya apa, tempe ya? Makanan itu lucu. Saya makan tempe sih, tapi bukan penggemar. Di Inggris sana, saya tidak pernah bertemu dengan makanan seperti itu.

Pauline: Karena belum lama tinggal di sini, sepertinya saya belum menemukan sesuatu yang membuat terheran-heran. Mungkin kalau saya sudah sebulan atau dua bulan ya?

Selama di Surabaya, tempat apa yang paling sering dikunjungi?

Alex: Apa ya? Soalnya, saya belum lama di sini. Sering sih anak didik saya di EF mengajak jalan atau nongkrong bareng. Tapi, mereka mengajak ke mal. Saya tidak terlalu suka. Paling, saya hanya pergi ke gedung-gedung dengan arsitektur kuno.

Laura: Biasanya, saya pergi ke Batu, Malang, atau kalau libur panjang ke Bali atau Lombok. Di Surabaya, apa ya? Saya pernah ke House of Sampoerna. Terus, saya keliling ke beberapa tempat berdasar panduan dari Lonely Planet. Saya keliling sendiri pakai motor. Tapi, tidak banyak Katanya, sekarang ada bus yang keliling museum ya? Menarik itu. Mungkin saya akan coba.

Pauline: Karena baru sebentar, belum banyak tempat yang saya kunjungi. Tapi, liburan ini saya mau ke Taman Safari. Itu tidak terdapat di Surabaya ya? (any/dos)

Alex Hassan (Alex)

Usia 23 tahun

Berasal dari Cambridge, Inggris

Tinggal di Surabaya satu bulan

Laura Hielscher (Laura)

Usia 26 tahun

Berasal dari St Louis, AS

Tinggal di Surabaya satu tahun

Pauline Gardner

Usia 41 tahun

Berasal dari Sydney, Australia

Tinggal di Surabaya dua pekan
***
Lucu yah...kayaknya kalo aku yang tinggal di luar negeri pasti juga begitu, harus beradaptasi makan roti tiap hari...hehehe...
Jadi inget sama tetanggaku Marry Ann nih...gimana kabarnya dia sekarang yah???@Alit

Saatnya Tinjau Ulang UU Pers-UU ITE

Oleh: Yayan Sakti Suryandaru

Kasus Prita Mulyasari mengagetkan kita semua. Beragam dukungan dari berbagai pihak mengalir kepada ibu dua anak itu. Bahkan, kasus tersebut menjadi ajang para kandidat pilpres menunjukkan simpatinya. Tidak main-main, para bloger, pemerhati media, dan aktivis HAM berdiri di belakang Prita, menyesalkan tindakan RS Omni Internasional membawa kasus itu ke meja hijau.

Dalam kasus hampir senada, gara-gara keluhan terhadap pengembang ITC Mangga Dua di surat pembaca yang dimuat dua harian ibu kota, Khoe Seng Seng dan Wenny diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Dua kasus itu sama muaranya, berupa tuduhan ''pencemaran nama baik''. Jika kasus itu berlanjut, orang akan semakin takut menyuarakan keluhannya di media cetak atau media online.

Ranah Private v Publik

Berkaca pada kasus Prita, terdapat beberapa poin yang perlu dikritisi. Pertama, penggunaan pasal 27 ayat 3 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh jaksa akan memberatkan Prita. Hal itu disebabkan dalam pasal dan penjelasannya tidak disebutkan batasan pencemaran nama baik. Sedangkan apa yang dimaksud, apa batasannya, atau bagaimana wujud dari materi yang dianggap ''pencemaran nama baik'' itu sama sekali tidak dibahas.

Senada kalau kita mengacu kepada pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik juga tidak jelas rambu-rambunya. Saya dalam konteks ini hanya membahas ''semangat'' dibuatnya kedua pasal tersebut. Pasal-pasal hatzai artikelen itu merupakan warisan zaman kolonial. Dibuat oleh penguasa Hindia Belanda untuk memberangus suara kritis para aktivis kemerdekaan.

Memang, ada proses peradilan yang akan meminta para aktivis membuktikan kebenaran tulisan tersebut (proof of trurth). Jika tidak terbukti kebenaran atas fakta yang diungkap dalam karya tulis itu, hakim akan melihat terpenuhinya ketentuan ''persebaran''. Artinya, tulisan yang telah dicetak itu apakah telah disebarluaskan kepada khalayak ramai atau tidak. Jika hanya untuk konsumsi pribadi, tidak akan menjadi persoalan hukum.

Poin kedua, dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana niat awal pembuat karya tulis itu. Apakah sejak mula penulis sudah berniat menyebarluaskan kepada publik. Di dalam UU ITE, hal itu tidak dibahas sama sekali. Tidak secuil pun pasal yang mengatur ''niat awal'' pembuat karya tersebut untuk sengaja ditransmisikan atau untuk konsumsi privat. Terlebih lagi, jika dalam kasus tertentu bukan pembuat yang mentransmisikan, pihak lain yang melakukan itu.

Jadi, dalam kasus Prita itu tidaklah elok jika UU ITE maupun KUHP digunakan untuk menjeratnya. Hal itu disebabkan kedua UU itu penuh dengan pasal-pasal karet yang multitafsir, dan mudah didistorsi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu, KUHP yang jadul (zaman dulu) itu sudah mendesak untuk direvisi terutama berkaitan dengan pasal-pasal yang memberangus kemerdekaan warga negara menyampaikan informasi.

Revisi Regulasi Media

Dalam kasus surat pembaca yang berujung ke meja hijau, juga terdapat pelajaran yang bisa dipetik. Jaksa di PN Jakarta Timur menggunakan KUHP dan tidak menggunakan UU Pers dalam menuntut kasus itu. Alasannya, tulisan di kolom surat pembaca tidak bisa dikategorikan sebagai tulisan jurnalistik murni. Memang, di dalam UU Pers No 40/1999 tidak diatur surat pembaca yang dimuat media massa (tidak hanya cetak, tetapi juga media elektronik dan kantor berita).

Tetapi, kalau kita melihat pasal 6 (ayat 3), salah satu peran pers nasional adalah ''mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar'' asal itu menunjukkan, surat pembaca dibuat oleh media dalam rangka melaksanakan peran pers nasional.

Dengan kata lain, surat pembaca yang termuat itu sudah melalui serangkaian tahap seleksi oleh gate-keepers. Dengan demikian, media pastilah menganggap materi yang ditulis oleh pembaca memenuhi ketentuan ''layak muat'' (fit to publish).

Jadi, tulisan di surat pembaca lebih dominan berupa keluhan, pertanyaan, dan kritik konsumen kepada institusi pelayanan produk/jasa. Jika pihak yang dituju dalam surat pembaca ini ingin mengklarifikasi, tentunya bisa dilakukan lewat surat pembaca pula.

Jika media tidak terjamah dalam kasus surat pembaca ini, ada yang salah dengan UU Pers No 40/1999. UU ini sudah pula mendesak untuk disempurnakan. Hal itu disebabkan kurangnya pasal-pasal yang mengatur hak-hak konsumen media. UU Pers hanya mengatur kewajiban masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan (pasal 17).

Untuk mengatasi hal itu, menurut saya, media selayaknya mengonfirmasi kebenaran isi surat pembaca kepada lembaga/individu yang dituju maupun penulis surat pembaca tersebut. Merepotkan memang. Tetapi, langkah tersebut siapa tahu bisa meminimalkan kasus itu berujung ke lembaga peradilan.

Memang, media sudah menyediakan hak jawab bagi lembaga yang dituju oleh surat pembaca. Tetapi, ketika hak itu sudah diberikan, tetap saja pihak yang merasa materi di dalam surat pembaca itu sudah mencemarkan nama baiknya. Maka, proses peradilan tetap ditempuhnya. Kasus, ini agak berbeda kalau kita mencermati ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen.

Di dalam UU tersebut diatur, jika konsumen tidak menerima pelayanan yang baik atas produk/jasa yang diterima sesuai dengan iklan yang dilihatnya di media, produsen, biro iklan pembuat pariwara, dan media yang menayangkan iklan tersebut dapat dituntut ke pengadilan.

Jadi, kalau UU Pers sudah mengatur sejak awal tentang surat pembaca itu, media massa akan terlepas dari tuduhan ''tidak bertanggung jawab'' atas tulisan yang dimuatnya di media yang dikelolanya. (*)

*).Yayan Sakti Suryandaru, dosen Departemen Komunikasi FISIP Unair Surabaya)

SUMBER: Jawa pos, Senin, 08 Juni 2009

****
Pada intinya saya sih setuju banget sama pendapat di artikel ini. Kalau perlu pasal 310 KUHP dihapus saja dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru. Lihat nih isi Pasal 310 KUHP betapa tidak jelasnya batasan pengertian menyerang kehormatan itu sejauh apa. Begitu juga ketika disebutkan demi kepentingan umum atau untuk membela diri itu deskripsinya seperti apa sih:

Pasal 310

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Jadi saya setuju sajalah sama MA kalau pasal ini dihapus saja dari KUHP. Tapi sarannya sih sebelum itu kayaknya perlu susun dulu Undang-Undang pengganti, atau minimal Pasal pengganti-lah.@Alit