Jumat, 07 November 2008

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, AKANKAH EFEKTIF?

Menurut Daud Silalahi, seorang pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih jauh dari pengimplementasiannya. Pemerintah dinilai tidak mampu mempersiapkan perangkat lain yang menunjang mekanisme pengurangan dan penanganan sampah dengan cara pendekatan baru seperti tertera dalam undang-undang tersebut. Hal ini beliau ungkapkan dalam pada diskusi "Menyambut Undang-Undang Sampah Menuju Lingkungan yang Lebih Baik", yang diselenggarakan Unika Atma Jaya, Selasa 3 Juni 2008, di Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan, "Cara pendekatan baru sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, konsumen dapat mengembalikan sisa barang yang tidak bermanfaat seperti sampah plastik kepada produsennya. Tentu hal ini butuh perangkat penunjang yang harus dipersiapkan," kata Daud.

Menurut dia, sampah saat ini harus semakin dipersoalkan. Pertumbuhan penduduk semakin mempersempit ruang sehingga keberadaan sampah semakin menimbulkan persoalan interaksi masyarakat.

Begitu pula kualitas sampah semakin beragam, di antaranya soal semakin bertambahnya sampah yang tergolong beracun dan berbahaya yang membutuhkan penanganan khusus.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah sebagai hukum, kata Daud, semestinya mendorong kondisi dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik atau efisien. UU Pengelolaan Sampah harus diimplementasikan seoptimal mungkin.

Terkait penanganan sampah oleh produsen, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan, Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Menurut Daud, implementasinya, konsumen dapat me-reimburse atau meminta pembayaran kembali dari pengeluaran dana awal untuk pembelian suatu produk yang menyisakan barang tidak bermanfaat seperti sampah plastik. Namun, sampai sekarang tidak terlihat persiapan perangkat untuk implementasinya.

Di satu sisi menurut alit, pendapat Daud Silalahi ini memang cukup masuk akal. Undang-undang ini harus segera diimplemantasikan kalau ingin orang Indonesia lebih maju alam pikirnya. Orang harus diberikan pengertian, jumlah penduduk dunia semakin lama bukannya tambah sedikit tapi semakin bertambah banyak. Sementara selama ini penanganan terhadap masalah sampah di Indoneisa masih berjalan begitu lambat. Buruknya sanitasi dan kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah terlanjur mengakar hingga ke urat nadi. Boleh jadi tingkat pendidikan tinggi dan pangkat jabatan yang tinggi tidak menjamin bahwa orang tersebut memahami bagaimana sebaiknya menghargai lingkungan sekitarnya. Tidak mengherankan kalau kita seringkali mendapati seseorang yang mengendarai mobil mewah membuang sampah tanpa rasa malu sedikitpun. 'Mobil bagus tapi yang punya kok "jorok"???' Mungkin itu komentar sebagian orang. Nah, masalah inilah yang sudah sepatutnya segera diatasi.

Pemerintah memang harus segera bertindak dengan menyediakan dana APBN khusus untuk menangani fasilitas pengangan sampah-sampah yang kian hari kian menggunung hingga berton-ton jumlahnya. Namun demikian, di sisi lain masyarakat juga mari di support supaya mau mendukung program pemerintah ini. Minimal mereka di dorong menjaga lingkungan di sekitar rumah dan lingkungan publik yang biasa mereka kunjungi, seperti pasar dan mall.

Dan yang paling utama lagi adalah kerjasama dari pihak Dinas Kesehatan dan Paramedis. Jangan sampai masyarakat selalu dituntut untuk hidup sehat oleh para dokter dan perawat, namun ternyata di rumah sakit-rumah sakit sendiri limbah medis di buang sembarangan di tempat sampah biasa. Harus segera disediakan tempat pengolahan limbah medis secara khusus di setiap rumah sakit-rumah sakit. Memang dalam prosesnya hal ini akan memakan waktu yang lama, tapi kalau tidak ada yang memulainya dari sekarang mau kapan lagi. Bahkan jika memang perlu, kelak harus ada peraturan khusus dalam pengurusan surat ijin pendirian Rumah Sakit atau Klinik. Rumah sakit atau klinik tidak boleh diijinkan berdiri dulu kalau belum punya tempat khusus penampungan limbah medis. Atau minimal belum memiliki MoU dengan pihak ketiga yang bersedia mengolahkan limbah-limbah medis mereka. Beberapa Rumah Sakit di Indonesia saat ini memang sudah mulai menerapkan hal ini, tapi jumlah rumah sakit yang masih tidak peduli pada limbah medis-nya masih jauh lebih banyak lagi. Kendalanya klasik, mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk itu atau karena memang pihak Rumah Sakitnya yang kurang peduli.

Di sinilah ketegasan pemerintah sangat berperan. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, alit kira cukup tinggal menunggu waktu saja kapan Indonesia bisa lebih menjadi bangsa yang bersih, tergantung kapan kita semua mau mulai menanggapi persoalan ini secara serius. Pendeknya, sama-sama saling mengawasilah.


Ketentuan pidana di dalam undang-undang ini juga sudah cukup jelas dan tegas. Seperti pada Pasal 40, sanksi berupa pidana penjara minimal empat tahun dan paling lama 10 tahun, atau denda minimal Rp 100.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000.000, dapat diterapkan bagi pihak yang wajib mengelola sampah jika tidak memerhatikan prosedur penanganan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kalau Daud Sialalhi mengatakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Sampah yang disahkan pada 7 Mei 2008 itu harus disesuaikan atau bersinergi terhadap penataan ruang wilayah, alit pikir itu ada benarnya juga. Jadi semua orang bisa diharapkan saling menghargai satu sama lain dalam menjaga lingkungan sekitar.

Selain itu, pengelolaan sampah semakin menuntut peran masyarakat untuk mengembangkan knowledge based society dengan mengembangkan penggunaan teknologi yang semakin efisien.

Setidak-tidaknya yang bisa mulai dilakukan orang awam adalah mulai membiasakan diri membedakan mana sampah yang mudah busuk, berbahaya dan yang harus di daur ulang. Di sini, pemerintah punya Pekerjaan Rumah yang paling penting, yakni menyediakan tong sampah sesuai dengan kategori masing-masing jenis sampah sebagai awal penerapan pasal 24 ke masyarakat.

link ke: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

sumber referensi: KOMPAS, 4 Juni 2008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar