Rabu, 05 November 2008

Ternyata Indonesia Lebih Demokratis Ketimbang AS Dalam PILPRES

Baru kemarin Amerika Serikat menentukan siapa Presiden yang berikutnya bagi negara Paman Sam itu. Boleh dikata sekarang ini pendukung Obama bisa merasa lega karena jagonya sudah pasti menang suara di banyak negara bagian.

Tapi terlepas dari itu semua, secara politis ada satu hal yang perlu dikaji lebih dalam dari sistem demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat ini. Secara berturut-turut, selama beberapa hari terakhir tayangan-tayangan televisibahkan berita di media cetak memberitakan bagaimana hebohnya proses PEMILU ini. Semula saya tidak begitupaham dengan sistemnya, sampai saya berulang-ulang menemukan kata "ELECTORAL VOTE" dan "ELECTTORAL COLLEGE". Saya berpikir apa itu? Lalu saya mulai mempelajarinya dan mencoba memahami prosedurnya sebagaimana disebutkan dalam harian KOMPAS berikut:

Electoral College, Demokrasi Ala AS

Pemilih Amerika Serikat antusias menghadiri kampanye pemilihan presiden 2008 sebagaimana terlihat di Reno, Nevada, 25 Oktober lalu. Krisis ekonomi yang melanda AS belakangan ini lebih menjadi penentu para pemilih AS dibandingkan sebelumnya, latar belakang agama para pemilihnya.
Artikel Terkait:

Senin, 3 November 2008 | 03:35 WIB
Jika ada yang khas dalam pemilu presiden AS, salah satunya yang disebut ”electoral college”. Seperti tertuang dalam Konstitusi AS, presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui sekelompok warga negara yang disebut ”electoral college”.

Meskipun dilangsungkan di seluruh negeri, pemilu AS bukan pemilu nasional, tetapi lebih serangkaian pemilu di level negara bagian yang memutuskan anggota electoral college. Suara mereka disebut electoral votes, yang dibedakan dari suara pemilih (popular votes).

Secara teknis, bisa dibilang pemilih tidak memilih kandidat presiden, tetapi memilih sekelompok orang yang akan memilih kandidat presiden dan wakil presiden saat mereka bertemu. Biasanya, mereka akan bertemu pada Senin pertama setelah Rabu kedua di bulan Desember. Tahun ini, mereka akan bertemu pada 15 Desember untuk memformalkan pemilu.

Electoral college terdiri atas 538 orang dari 50 negara bagian yang komposisinya sesuai jumlah perwakilan negara bagian di Kongres AS (435 anggota DPR AS/House of Representatives dan 100 anggota Senat). Washington DC, daerah ibu kota, yang tidak memiliki perwakilan di Kongres AS, diberi 3 electoral votes, jumlah minimal yang dimiliki negara bagian terkecil.

Cara pemilihan anggota electoral college bermacam-macam di setiap negara bagian. Biasanya mereka dipilih melalui konvensi partai politik atau pemungutan suara di komite pusat partai.

Untuk bisa menjadi presiden, seorang kandidat harus mendapat minimal 270 electoral votes. Jika tidak ada kandidat yang meraih electoral votes minimal, DPR AS akan menentukan siapa yang menjadi presiden sesuai dengan Amandemen Konstitusi AS ke-12.

Setiap negara bagian, kecuali Maine dan Nebraska, memberikan electoral votes dengan sistem pemenang mengambil semua (winner takes all). Artinya, kandidat yang memenangi suara pemilih (popular votes) di negara bagian akan mengambil seluruh electoral votes yang dimiliki negara bagian itu.

Di Maine dan Nebraska, electoral votes didistribusikan sesuai metode distrik kongres. Pemenang di setiap distrik akan mendapatkan satu electoral votes dan pemenang di seluruh negara bagian akan mendapat tambahan dua electoral votes.

Anggota electoral college bebas memilih kandidat mana pun, tetapi biasanya mereka telah berjanji untuk memilih kandidat tertentu. Mereka disarankan untuk memilih sesuai hasil pemilu di negara bagiannya.

Reformasi?

Sangat mungkin seorang kandidat presiden memenangi electoral votes lebih banyak dan menjadi presiden walaupun kalah suara pemilih secara nasional. Itu terjadi tiga kali dalam sejarah AS, yaitu tahun 1876, 1888, dan 2000.

Hal itulah yang memicu kritik terhadap sistem electoral college yang justru disebut tidak demokratis. Namun, untuk mengubah sistem itu terbilang sulit. David Lublin, dosen ilmu pemerintahan di American University, Washington, seperti dikutip CNN mengatakan, reformasi sistem electoral college untuk memilih presiden AS memerlukan upaya luar biasa dan konsensus.

Salah satu alasan, menurut Lublin, adalah sulitnya melakukan amandemen konstitusi AS. Langkah pertama yang diperlukan adalah pengajuan usulan oleh Kongres AS yang disetujui dua pertiga suara, baik di DPR maupun Senat. Sebanyak tiga perempat negara bagian harus meratifikasinya.

”Banyak Demokrat berpikir kekalahan kandidat mereka pada pemilu presiden tahun 2000 menunjukkan reformasi mendesak dilakukan. Akan tetapi, pendukung Republik melihat upaya mengubah sistem sebagai upaya mendiskreditkan kemenangan kandidat mereka,” kata Lublin.

Sejumlah negara bagian juga akan sulit meratifikasi usulan perubahan sistem electoral college. ”Banyak orang menyukai fakta bahwa sistem electoral college merefleksikan sistem federal di AS. Mereka memandang upaya untuk menghapuskan sistem itu sebagai serangan atas federalisme dan kekuatan negara bagian,” ujar Lublin.

Pertarungan ketat dengan hasil yang selisihnya sangat tipis antara George W Bush (Republik) dan Al Gore (Demokrat) pada pemilu tahun 2000 di Florida beserta dampaknya memicu seruan reformasi electoral college. Waktu itu, Bush meraih 271 electoral votes dari 30 negara bagian, sedangkan Gore memperoleh 266 electoral votes dari 20 negara bagian plus Washington DC. Namun, Bush memperoleh 50.456.002 suara popular (47,9 persen) dan Gore mendapat 50.999.897 suara popular (48,4 persen).

Ironisnya, menurut Lublin, belum ada mekanisme untuk memecahkan kasus semacam itu. ”Pemilu tahun 2000 menunjukkan pentingnya detail legal dan perlunya kesiapan saat pemilihan berakhir dengan selisih sangat tipis. Pemilu nasional, yang berdasarkan suara rakyat, barangkali sudah di depan mata. Namun, diperlukan rencana matang di level federal dan konsensus yang lebih dari yang ada sekarang untuk membuatnya berhasil,” tutur Lublin.

(Fransisca Romana Ninik) Dirilis Kompas, 3 November 2008

*****

Secara umum, jika dibandingkan dengan sistem demokrasi ala Indonesia pada saat pemilihan Presiden atau PILKADA, sebenarnya sistem demokrasi di Indonesia jauh lebih baik ketimbang sistem demokrasi di Amerika Serikat. Kenapa? Hal itu dikarenakan semua suara yang masuk ke kotak suara 100% murni dari rakyat. Sementara kalau di Amerika Serikat harus berdasarkan "ELECTORAL VOTE" yang prosedurnya jelas agak lebih rumit dan tidak selalu menggambarkan jumlah suara total aslinya. Tidak heran kalau kemudian seorang politikus Indonesia, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, berkata, Amerika Serikat (AS) tidak perlu menekan Indonesia terkait dengan masalah praktek demokrasi, karena apa yang dilakukan negara ini lebih baik dari AS.

“Saya menilai bagus pernyataan Wapres Jusuf Kalla dengan menyebutkan Indonesia tidak akan bermain di genderangnya AS,” katanya (sumber:Media Indonesia.com-2006-)

Walau demikian, menurut seorang pengamat di Indonesia, meski demokrasi di Indonesia jauh lebih bagus ketimbang Amerika Serikat, tapi ada hal yang sudah selayaknya untuk dipikirkan ulang. Apa itu?Yakni soal jadwal PEMILU. Jika di Amerika Serikat orang-orang akan pergi ke TPS dua tahun sekali untuk PEMILU Legislatif dan SENATOR, serta empat tahun sekali untuk PILPRES; maka di Indonesia keadaannya masih agak semrawut. Di Indonesia, hampir tiap bulan ada yang namanya PILKADA. Jika diteruskan tanpa sistem yang benar lama-lama proses PILKADA juga tidak akan menarik minat lagi, bahkan nantinya bisa dianggap sangat mengganggu aktifitas warga. Oleh karenanya, dalam hal ini kita perlu mencontoh keteraturan yang ditunjukkan demokrasi ala Amerika Serikat. Memang kita tidak perlu mencontoh sistem "ELECTORAL VOTE"-nya tapi kita cukup mencontoh jadwalnya yang teratur. Dibuat ketetapan baku layaknya sebuah ujian nasional, dimulai dari tingkat SMA, SLTP lalu SD...rapi kan??Dengan begitu, kita tidak perlu lagi diributkan dengan jadwal kampanye atau ini itu....

(RATUALIT)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar