Sabtu, 01 November 2008

KPK, dan Hukum yang Otonom

Dirilis Koran Jawa Pos tanggal 1 November 2008

Oleh: Prija Djatmika *

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjadikan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan, yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai tersangka kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Selain Aulia Pohan, tiga mantan deputi gubernur BI lainnya -Bunbunan E.J. Hutapea, Maman H. Soemantri, dan Aslim Tadjuddin- ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Pada saatnya nanti, mereka berempat duduk di kursi terdakwa di depan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti nasib petinggi BI lainnya. Yakni, mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah (yang sudah divonis lima tahun penjara), Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjutak. Kecuali, KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, dalam sejarahnya, KPK belum pernah mengeluarkan SP3.

Fakta Hukum

Sebenarnya, desakan publik agar Aulia Pohan dan mantan deputi gubernur BI lainnya segera ditetapkan KPK sebagai tersangka pula sudah muncul sejak proses hukum untuk Burhanuddin Abdullah digelar di sidang Tipikor beberapa bulan lalu. Fakta-fakta hukum yang muncul di surat dakwaan jaksa penuntut umum menyebut nama Aulia Pohan sampai 114 kali. Dalam tahap sidang selanjutnya, banyak keterangan dan bukti yang menunjukkan dugaan keterlibatan Aulia Pohan dkk dalam kasus penarikan dana YPPI tersebut.

Karena itu, penetapan KPK bahwa Aulia Pohan dkk sebagai tersangka tersebut sungguh tidak mengagetkan. Namun, yang patut dipuji, KPK menetapkan mereka sebagai tersangka bukan karena desakan publik, tetapi berdasar bukti-bukti hukum yang kuat untuk dilakukannya penyidikan terhadap mereka. Sebagaimana kata Ketua KPK Antasari Azhar, KPK tidak mau menjadikan Aulia Pohan sebagai tersangka berdasar asumsi atau desakan publik. KPK menunggu perkembangan fakta-fakta hukum (legal factie) di persidangan untuk memutuskan langkah hukum yang tepat dan berdasar atas nasib hukum Aulia Pohan dkk.

KPK memang harus bekerja profesional seperti itu. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) memang harus menjadi acuan kerja. Sebab, asas tersebut sangat fundamental bagi perlindungan hukum warga negara menghadapi kemungkinan kesewenangan negara. Karena itu, apabila diyakini bukti permulaan sudah cukup, KPK berwenang menentukan seseorang menjadi tersangka.

Hukum Otonom

Penetapan Aulia Pohan sebagai tersangka itu juga menunjukkan KPK tidak ''memandang bulu'' siapa yang dihadapi. Semua orang tahu, Aulia Pohan adalah besan Presiden SBY. Namun, kapasitasnya sebagai besan orang nomor satu di negeri ini tidak mengakibatkan KPK undur atau urung menjadikan Aulia Pohan sebagai tersangka. Hal tersebut menunjukkan KPK konsisten dengan asas persamaan di depan hukum (equality before at law), selain asas praduga tak bersalah. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia -dalam hal ini adalah konstitusi kita- memang sangat menjunjung tinggi dua asas hukum fundamental itu.

Sikap tegas, komit, dan konsisten KPK itu patut diapresiasi. Untuk kali kesekian, KPK menunjukkan bekerja berdasar otonomi hukum yang mesti dijunjung tinggi. Tidak lagi seperti praktik penegakan hukum di zaman Orde Baru yang menempatkan otonomi hukum di bawah supremasi politik sehingga hukum hanya menjadi subordinat politik. Alhasil, korupsi di lingkungan istana atau pejabat tinggi banyak mengalami impunitas. Konstelasi seperti itu menunjukkan praktik penegakan hukum yang represif, yakni hukum hanya tegas dan keras untuk lapis bawah, sementara loyo menghadapi warga lapis atas yang memiliki keberdayaan politik dan ekonomi.

Kiprah KPK selama ini, dan dibuktikan lagi dengan penetapan Aulia Pohan sebagai tersangka, kian menunjukkan karakteristik penegakan hukum yang otonom. Penegakan hukum yang otonom memang tidak selalu menjamin keadilan substantif bila produk hukumnya tidak sesuai dengan aspirasi keadilan publik. Bersyukur, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 20/2001 yang menjadi dasar bekerjanya KPK secara substantif sudah banyak sesuai dengan tuntutan keadilan publik. Ancaman pidana seumur hidup, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu, serta batas minimal hukuman (satu tahun penjara) sudah sangat sesuai dengan tuntutan aspirasi keadilan publik selama ini.

Pidana seumur hidup atau pidana mati memang layak untuk kejahatan korupsi. Mengingat, kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti pelanggaran hak asasi manusia atau genosida. Efek domino yang disebabkan oleh perilaku korup aparat tidak hanya memakan korban satu dua orang, bahkan jutaan orang dirugikan -sebuah sistem pemerintahan (yang bersih) dilumpuhkan.

Implikasinya memasuki semua ranah kehidupan. Antara lain, sarana-prasarana kehidupan yang amburadul, hutan yang digunduli terus, biaya pendidikan tinggi tapi mutu dan sarana rendah, hukum yang digerakkan oleh mafia peradilan, money politics, dan high cost economy.
Selama ini memang belum ada keputusan majelis hakim Tipikor yang menghukum pelaku korupsi dengan pidana mati. Di Tiongkok, pidana mati untuk koruptor sudah biasa. Bahkan, mereka dieksekusi di depan publik. Biaya pelaksanaan eksekusi, peluru, dan pemakaman pun ditanggung keluarga pelaku. Hasilnya? Tingkat korupsi di Tiongkok turun drastis. Efek penjeraan (deterence) dari penjatuhan hukuman berat sangat efektif mencegah para birokrat lain melakukan korupsi.

Apa pun, di bawah Antasari Azhar, KPK sudah membuktikan menegakkan hukum secara otonom. Tak ada variabel lain di luar hukum yang bisa mengintervensi, misalnya, kekuasaan politik maupun desakan publik. Pertanyaannya, apakah Aulia Pohan dkk itu bakal ditahan? Penyidikan akan dimulai minggu depan. Sebagai catatan, Burhanuddin Abdullah, Oey Hoey Tiong, dan Rusli Simanjutak ditahan. Kalau KPK terus komitmen dan konsisten dengan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di depan hukum, saya kira jawabannya jelas. Kita tunggu saja gebrakan simpatik KPK selanjutnya. Bravo KPK!

* Prija Djatmika , dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

SUMBER: jawapos.co.id

****
Analisis yang BAGUS Pak. Nah, begini dong baru Dosenku, menilai segala sesuatu dengan ADIL dan Tanpa Menuduh Kepada Satu Pihak-pun...BRAVO FH-UB!!!Aduh, jadi kangen pengen reunian sama temen2 lama nih...hiks..

1 komentar:

  1. artikel keren.
    semoga makin tegak deh negri ini

    BalasHapus