Sabtu, 12 Juli 2008

SELAMATKAN PENDIDIKAN NASIONAL KITA

Pendidikan nasional Dari Masa ke Masa

1.Era Kolonial

Pada masa penjajahan, pendidikan diberikan terbatas pada para penguasa serta tuan tanah atau kaum feodalis. Sementara pendidikan untuk rakyat hanya diberikan di sekolah-sekolah kelas dua. Itu pun alasannya hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan kolonial Belanda yang kapitalistik. Standar kualitasnya pun bisa dikatakan rendah. Namun demikian, setidaknya pendidikan masih ditangani lumayan serius. Satu-satunya kekurangan bangsa Indonesia saat itu hanyalah kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Maka tidak heran jika masyarakat Indonesia lebih didominasi oleh kaum buta huruf daripada yang melek huruf.

2. Era Orde Lama

Tahun 1945, setelah masa kemerdekaan dilewati, pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya. Walaupun segalanya masih serba terbatas, pendidikan digratiskan. Uang SPP sama sekali ditiadakan. Kala itu diberlakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 untuk mengatur sistem pendidikan nasional. Sistem yang digunakan masih model yang lama (kolonial). Bagusnya sistem kolonial, guru-guru yang mengajar di tuntut untuk berorientasi pada idealismenya sebagai ”pahlawan tanpa tanda jasa” dan bukan pada kepentingan materialisnya. Hasilnya para siswa dan guru sama-sama dituntut untuk menerapkan disiplin tinggi tanpa harus meninggalkan kualitas hasil didikan yang bermutu.

Untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan tersebut selanjutnya pemerintah pun mengambil langkah strategi lainnya, yakni mendirikan universitas di setiap propinsi, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITS), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Airlangga (Unair). Tujuan awalnya tentu saja untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat. Tapi sayangnya idealisme ini menjadi berubah drastis tatkala orde lama mulai menganak emaskan persoalan politik. Dunia pendidikan ujung-ujungnya malah disusupi unsur-unsur politik. Sistem pendidikan hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan orde lama sehingga standar mutu pendidikan terabaikan.

3. Era Orde Baru

Perubahan sistem pendidikan tampaknya tak banyak dilakukan di masa ini. Memang benar secara kuantitas pemerintahan orde baru mencoba membuat sebuah pembaharuan berupa pengadaan Sekolah Dasar INPRES. Sayangnya hal itu tak diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan. Justru apa yang terjadi selanjutnya adalah sistem ujian negara (EBTANAS) yang coba diterapkan oleh pemerintah menjadi bumerang bagi dunia pendidikan. EBTANAS mendasarkan nilai kelulusan seorang siswa pada hasil akhirnya dan bukan pada proses belajarnya. Faktor keberuntungan, itulah yang menjadi indikator utamanya.

Ketika yang diberlakukan oleh pemerintah adalah sistem rangking berdasarkan nilai NEM, maka setiap lembaga sekolah berlomba-lomba meluluskan siswanya hingga 100%. Manipulasi nilai dan bahkan pemalsuan Ijazah kelulusan marak terjadi demi mendapatkan popularitas tertinggi bagi lembaga sekolahnya. Akibatnya, kualitas tidak lagi menjadi sandaran utama. Bagi sebuah lembaga sekolah akan terlihat memalukan jika tidak berhasil meluluskan siswanya dalam jumlah banyak daripada meluluskan siswa yang tidak cerdas.

Tidak cukup sampai di situ, menjamurnya universitas-universitas -terutama swasta- di berbagai daerah hanya kian menambah jumlah kuantitas lulusan di Indonesia yang tidak bermutu semakin menumpuk. Mengeruk keuntungan ekonomis, itulah yang menjadi dasar-dasar kepentingan kopertis mereka.

4. Era Reformasi

Walaupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan, bukan berarti di masa ini Indonesia mengalami kemajuan yang berarti. Dalam beberapa hal memang ada sisi positifnya, setidaknya pola pengaturan yang mulanya sentralistik (terpusat di pemerintahan pusat) bisa menjadi lebih desentralistik (daerah punya kewenangan untuk mengatur sistemnya sendiri). Namun demikian banyak kritikus dan praktisi pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan nasional Indonesia masih belum jelas arahnya. Lagi-lagi masalahnya masih berkutat pada unsur-unsur politik.

Belum lagi sekarang ini ada tantangan baru yang harus dihadapi oleh Indonesia, membuat tugas pemerintah menjadi kian berat. Jika sistem pemerintahan pada orde-orde sebelumnya bersifat otoriter bahkan militerisme, maka pada era reformasi ini pemerintahan dicekoki oleh metode pemerintahan model baru, yakni neoliberalisme. Segi positifnya, dengan neoliberalisme pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam masalah ekonomi. Hanya sayang, dampak negatifnya juga tidak kalah mengerikan. Karena sejak awal setiap pendidik dan anak didik hanya dituntut bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan uang (profit oriented), maka idealisme seorang guru yang menjadikan media pendidikan sebagai sarana mencerdaskan manusia penuh rasa tanggung jawab dan bermoral akhirnya menjadi luntur.

Indonesia Perlu Belajar dari Finlandia

Finlandia, sebuah negara kecil di kawasan Skandinavia, merupakan negara dengan kualitas pendidikan tingkat satu di dunia. Negara Finlandia tidak hanya terkenal sebagai negara yang paling bersih dari koruptor namun juga sangat terkenal unggul dalam sistem pendidikan nasionalnya. Padahal negara beribukotakan Helsinski ini hanya menerapkan waktu belajar 30 jam per minggunya, juga hampir tidak pernah memberikan jam-jam tambahan les, memberikan Pekerjaan Rumah (PR) berlebihan atau menerapkan disiplin ala militer.

Fergus bordewich dalam Top of the Class menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pendidikan di Finlandia bisa menduduki peringkat satu di dunia:

  • Dari segi anggaran pendidikan, dalam hal ini pemerintah Finlandia termasuk tinggi menyediakan dana pendidikan bagi warganya. Beasiswa diberikan sejak Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Strata 3 (S3). Tapi hal itu bisa dimaklumi karena jumlah penduduk Finlandia memang tergolong kecil, sementara penghasilan perkapita mereka dari hasil hutan cukup tinggi. Namun demikian, negara ini tidak akan berhasil seperti ini jika tidak ada sistem politik yang bagus.
  • Dari segi kualitas guru, kebanyakan guru-guru di Finlandia terdiri dari guru-guru berkualitas terbaik dan terlatih. Meski gaji mereka tidak besar namun profesi guru merupakan sebuah prestisius. Puncak kebanggan mereka adalah apabila berhasil mendidik anak didik dan bukan karena berhasil memanipulasi nilai siswa atau baru mendapatkan persenan dari hasil pembagian laba menjual buku kepada para siswa. Seorang guru di Helsinski akan mengatakan, ” Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya.”

Ini artinya, seorang guru di Finlandia adalah seorang pendidik yang benar-benar bertanggung jawab. Minimal ia bertanggung jawab pada kelanjutan masa depan anak didiknya. Nilai siswa sama sekali tidak dianggap penting olehnya.

Guru di sana bebas menggunakan metode kelas apapun, dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Ujian bukan sesuatu yang utama di sana. Ujian hanya ditujukan untuk mengetahui kualifikasi siswa di universitas.

Para guru juga disarankan untuk menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa, tetapi diperbolehkan meminta para siswa untuk membandingkan hasil belajar mereka dengan nilai sebelumnya. Dengan demikian diharapkan para siswa akan menyadari sendiri kekurangannya dan tergerak untuk memperbaiki dirinya.

  • Dari segi kualitas siswa, di Finlandia siswa-siswa diajari sejak dini untuk bertanggung jawab mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka didorong untuk bekerja secara individu tak peduli apapun hasilnya. ”Ini membantu siswa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri.” kata Sundstrom, seorang Kepala Sekolah di sebuah Sekolah Dasar di Poikkilaakso, Finlandia.

Prestasi siswa-siswa di Finlandia terletak pada prosesnya bukan dari hasil akhirnya. Artinya jika ada Pekerjaan Rumah misalnya, mereka tidak harus mengerjakannya secara sempurna. Yang penting murid sudah menunjukkan hasil usahanya maka hal itu sudah cukup.

Tekanan dari pihak sekolah kepada para siswa baru akan diberikan jika hal itu berkaitan dengan masalah-masalah keaktifan masuk sekolah, kedisiplinan waktu, persiapan buku-buku pelajaran, dan kejujuran.

Indonesia memang tidak harus meniru mentah-mentah apa yang diterapkan oleh Finlandia bagi warga negaranya. Namun akan lebih baik jika Indonesia bisa memperbaiki sistem pendidikan hingga setara dengan itu. Perlu waktu memang tapi kapan hal ini akan terlaksana kalau tidak kita mulai dari sekarang. Menyediakan sarana dan prasarana adalah tugas pemerintah untuk memenuhinya. Dana APBN tidak selamanya bisa dijadikan alasan untuk mengulur-ulur waktu dalam perbaikan sistem pendidikan. Selain itu, peran serta seorang guru juga tidak kalah pentingnya. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang memiliki spirit dan motivasi belajar yang tinggi, yang menganggap pendidikan sebagai kebutuhan dan bukan kewajiban. Beban berat ada di pundaknya untuk membudayakan anti korupsi kepada para siswanya, minimal anti korupsi pada nilai ujian. Sementara bagi orang tua siswa, adalah tanggung jawabnya memilihkan sebuah sekolah yang tidak hanya dipandang favorit namun juga bisa dipastikan kualitasnya. Apa gunanya anak di sekolahkan di sekolah favorit kalau setelah lulus hampir tidak ada bedanya dengan saat dia mulai masuk sekolah.@

9 Juli 2008, di siang yang terik.

(kupersembahkan tulisan ini untuk ibu-ku yang akan pensiun mulai tahun ajaran baru ini, setelah pengabdiannya selama 38 tahun di dunia pendidikan. we love you mami!!ratualit)

2 komentar: